VoiceofRiau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memperoleh restu resmi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pelantikan ratusan aparatur di lingkungan instansinya. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, seremoni pelantikan serentak bagi 238 pejabat eselon III dan IV serta 77 Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri direncanakan digelar pada 26 Mei 2026.
Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, menegaskan bahwa restrukturisasi ini dilakukan untuk menuntaskan kevakuman jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di samping itu, langkah ini merupakan bagian dari program mutasi dan rotasi berkala guna merevitalisasi roda birokrasi pemerintah daerah.
SF Hariyanto memastikan seluruh tahapan pengisian posisi tersebut telah menempuh prosedur formal dan mengacu pada regulasi kepegawaian yang berlaku.
"Pelantikan eselon III dan IV rencananya Insya Allah pada 26 Mei dengan jumlah sekitar 238 orang, termasuk para kepala sekolah. Untuk lokasi pelantikannya, kami masih melihat situasi, bisa jadi di GOR atau tempat representatif lainnya," ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Pada sektor pendidikan, pengisian jabatan ini berpijak pada regulasi terbaru dalam tata kelola satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menerangkan bahwa penetapan 77 kepala sekolah baru tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Erisman mengungkapkan, seluruh nama yang akan dilantik merupakan kandidat terbaik yang telah lulus uji kompetensi profesional. Proses penyaringan dijalankan secara selektif oleh tim khusus yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau sebelum akhirnya diajukan untuk memperoleh pertimbangan Gubernur.
"Kami sudah melakukan verifikasi terhadap calon Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri se-Provinsi Riau untuk mengisi formasi di 96 sekolah yang dibuka. Jadi, mereka yang dilantik oleh Plt Gubri nanti murni merupakan hasil asesmen dan pengujian oleh tim seleksi," kata Erisman.
Kebijakan definitif ini diambil guna mengakhiri persoalan kekosongan kepemimpinan di jenjang pendidikan menengah atas.
Disdik Riau mencatat, pelantikan ini akan mengisi 69 posisi kepala sekolah yang saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Erisman menegaskan bahwa penetapan pejabat tetap ini merupakan amanat langsung dari kementerian terkait demi menjaga konsistensi mutu pendidikan.
"Sesuai arahan Kementerian Pendidikan, untuk tahun 2026 ini jabatan Kepala Sekolah tidak boleh lagi diisi oleh Plt, melainkan wajib dipimpin oleh kepala sekolah definitif," pungkasnya.
