| Foto : Illustrasi I Sumber Foto : SerambiParitNews |
VoiceOfRiau. Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, harus menjadi momentum untuk mengembalikan orientasi pengelolaan sumber daya alam kepada kepentingan masyarakat.
Pemerintah diminta tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan dan kepastian hukum dalam mengelola kawasan tersebut.
Pesan tegas itu disampaikan Jaringan Advokat Muda Meranti–Sahabat Kite (JAMM-SK) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau. Keduanya menyatakan dukungan terhadap perjuangan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Rangsang Barat (IPMKRB) yang sebelumnya mendesak pemerintah memperjuangkan hak kelola masyarakat atas lahan eks konsesi PT SRL.
Bagi JAMM-SK dan LBH ICMI, persoalan ini bukan sekadar tentang dicabut atau tidaknya izin sebuah perusahaan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tidak terus-menerus menjadi penonton dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Pencabutan izin PBPH PT SRL oleh Menteri Kehutanan pada 26 Januari 2026 seharusnya menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola kawasan secara transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
Jangan Berhenti pada Pencabutan Izin
Ketua JAMM-SK, Dasuki, S.H., M.H., menegaskan pemerintah harus memiliki keberanian mengambil langkah lanjutan. Jangan sampai pencabutan izin hanya mengubah status administratif perusahaan, sementara masyarakat tetap tidak memperoleh akses dan kepastian atas masa depan kawasan.
“Kami mendukung perjuangan mahasiswa IPMKRB. Ini bukan sekadar persoalan perusahaan kehilangan izin, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat Pulau Rangsang. Jangan sampai perusahaan sudah tidak lagi memegang izin, tetapi masyarakat tetap tidak memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri,” tegas Dasuki.
Menurutnya, masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan eks konsesi tersebut.
Pemerintah harus memastikan tidak muncul persoalan baru akibat ketidakjelasan status kawasan maupun kebijakan pengelolaan setelah pencabutan izin.
“Jangan biarkan kawasan eks konsesi ini menjadi ruang ketidakpastian. Pemerintah harus menjelaskan statusnya secara terbuka dan memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan segelintir pihak,” tambahnya.
Pemkab dan Pemprov Jangan Hanya Menjadi Penonton
Sekretaris JAMM-SK, Armiyadi, S.H., secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau mengambil peran aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penerima aspirasi, kemudian menyerahkan seluruh persoalan kepada pemerintah pusat tanpa langkah advokasi yang nyata.
Pemkab dan Pemprov perlu membangun koordinasi dengan kementerian terkait, melakukan inventarisasi dan pemetaan kawasan, memverifikasi batas serta luas areal, dan mengidentifikasi peluang pengelolaan yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Pemerintah daerah harus hadir dan berdiri bersama kepentingan masyarakat. Jangan hanya menerima aspirasi, tetapi harus ada langkah politik, administratif, dan koordinasi konkret dengan pemerintah pusat. Perjuangkan agar masyarakat Pulau Rangsang mendapatkan kesempatan mengelola kawasan tersebut secara sah dan memiliki kepastian hukum,” ujar Armiyadi.
Ia menegaskan, peluang melalui reforma agraria, penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), maupun skema perhutanan sosial perlu dikaji secara serius sesuai status dan ketentuan hukum kawasan.
DPRD Meranti Harus Turun Tangan, Bukan Sekadar Mendengar Aspirasi
Sementara itu, Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M., menilai persoalan eks konsesi PT SRL merupakan ujian terhadap keberpihakan pemerintah dan wakil rakyat dalam memperjuangkan keadilan agraria.
Ia meminta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya yang mewakili masyarakat Pulau Rangsang, tidak tinggal diam. Mereka harus menggunakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengawal persoalan tersebut.
Ilham secara khusus mendorong keterlibatan anggota DPRD dari Dapil Rangsang Barat–Rangsang Pesisir, yakni Tengku Mohammad Nasir (PDIP), H. Idris (PKB), Mulyono (Gerindra), Al-Amin (PKS), Sujihartono (PPP), dan Sopandi (PAN).
Begitu juga anggota DPRD dari Dapil Rangsang–Tebing Tinggi Timur, yakni H. Hatta (Golkar), Syafei Hasan (PAN), Antoni Sidarta (PKB), Atan Ismail (PDIP), dan Rosihan Afrizal (NasDem).
Menurut mantan Ketua KPU Riau ini, para wakil rakyat tersebut harus mengambil inisiatif politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya, termasuk mendorong pembahasan resmi di DPRD dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek janji politik, sementara ketika berhadapan dengan persoalan konkret seperti ini, wakil rakyat justru tidak menunjukkan langkah nyata. Ini saatnya anggota DPRD dari wilayah Rangsang bersatu memperjuangkan kepentingan masyarakatnya,” tegas Ilham.
Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh membiarkan pencabutan izin perusahaan berakhir tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Negara harus hadir memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pencabutan izin hanya mengubah status administratif kawasan, tetapi masyarakat tetap tidak memiliki akses dan kepastian pengelolaan. Aspirasi mahasiswa harus didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Empat Langkah Konkret yang Harus Segera Dilakukan
JAMM-SK bersama LBH ICMI Wilayah Riau mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata melalui:
1. Membuka status kawasan secara transparan. Pemerintah harus menjelaskan status hukum, kewenangan pengelolaan, batas, dan luas kawasan eks konsesi PT SRL setelah pencabutan izin.
2. Melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan. Proses ini harus melibatkan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan kondisi serta potensi kawasan.
3. Memperjuangkan akses pengelolaan masyarakat. Pemerintah harus mengkaji dan mengawal mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh hak atau akses pengelolaan secara sah, termasuk melalui reforma agraria, TORA, atau perhutanan sosial apabila memenuhi persyaratan.
4. Membangun komitmen politik dan kelembagaan. Bupati, Gubernur, DPRD, serta pemerintah pusat harus duduk bersama untuk merumuskan solusi dan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai tuntutan di atas kertas.
JAMM-SK dan LBH ICMI menegaskan, perjuangan masyarakat Pulau Rangsang bukanlah tuntutan untuk mengabaikan hukum atau membagikan kawasan secara sembarangan. Yang diperjuangkan adalah keadilan, kesempatan, dan kepastian hukum agar masyarakat lokal dapat mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya alam secara sah, produktif, dan berkelanjutan.
Pencabutan izin perusahaan tidak boleh menjadi akhir dari persoalan, tetapi harus menjadi awal dari kebijakan yang lebih adil. Jangan sampai masyarakat Pulau Rangsang hanya menyaksikan pergantian status pengelolaan kawasan, sementara kesejahteraan mereka tetap tidak berubah.(rls)

