 |
| Foto : Media Center Riau |
VoiceofRiau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Siak harus segera dilakukan agar keberadaan badan usaha tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Afni saat menghadiri peluncuran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2025 dan Whistleblowing System (WBS) di Fave Hotel Pekanbaru, Rabu sore (6/5/2026).
Acara dimulai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) Zapin, Muttaqim, bersama Komisaris Jhon Priandi. Prosesi tersebut langsung disaksikan oleh Bupati Siak.
Dalam sambutannya, Afni memberikan apresiasi atas inovasi dan transformasi yang dilakukan jajaran BSP Zapin dalam mendorong tata kelola perusahaan yang transparan. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tidak semua BUMD di Siak berkinerja baik.
Afni menilai, BUMD harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau tidak memberi manfaat, untuk apa dipertahankan? Hari ini daerah menanggung beban yang tidak sedikit dari BUMD. Bahkan ada yang secara keuangan nol, tapi bisnis tetap berjalan tanpa bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menyoroti menurunnya dana transfer dari pusat ke daerah. Kondisi ini, kata Afni, seharusnya memicu kemandirian daerah melalui penguatan BUMD. Namun ironisnya, masih ada paradigma lama yang menjadikan BUMD sekadar tempat “numpang” bukan tempat bertumbuh.
“Kalau pola ini dipertahankan, BUMD tidak akan pernah maju. Karena itu, saya melihat semangat baru dari BSP Zapin. Dengan segala keterbatasan, mereka mampu berinovasi. Ini sinyal positif perubahan paradigma,” ungkap Afni.
Mantan wartawan itu juga menekankan pentingnya siklus kebijakan yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan. Menurutnya, sistem tersebut harus dijalankan secara konsisten, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Afni tidak ingin implementasi SMAP dan WBS hanya berhenti pada seremoni.
“Semangatnya harus dijaga. Mulai dari lingkup kecil, lalu berkembang ke skala lebih besar. Ini bagian dari kontrol bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap individu yang bekerja di ruang publik harus siap diawasi sebagai bentuk akuntabilitas.
Soal target kinerja, Afni meminta para direksi BUMD untuk lebih jujur dan realistis.
“Kalau berani menargetkan deviden Rp300 miliar, harus siap dengan konsekuensinya. Jika tidak tercapai, mundur. Tapi kalau belum mampu, sampaikan target realistisnya secara jujur,” ujarnya.
Di tengah tantangan global dan persoalan energi di daerah, Afni menilai BUMD seperti BSP Zapin memiliki peluang strategis untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar.
“Saya mengajak seluruh jajaran BUMD, khususnya BSP Zapin, untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan berhenti di seremoni, buktikan dengan kinerja nyata,” tutup bupati yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegasnya itu.
